PMK no. 49 tahun 2013 dan UU No.38 tahun 2014

2 03 2015

Peraturan Menteri Kesehatan No 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan lahir lebih dahulu dibanding UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan. Bahkan sebelumnya telah lahir Permendagri No. 1 tahun 2002 yang mewajibkan rumah sakit daerah memiliki Komite Keperawatan. Apa persoalannya? Setelah RUU Keperawatan diundangkan, silakan disimak pasal per pasal dan ayat per ayat dari undang-undang itu. Bisa jadi pemahaman saya yang salah, atau mungkin saya yang tidak bisa mendalami. Kesimpulan saya, Komite Keperawatan yang ngurusi perawat di rumah sakit tidak tersentuh sedikitpun oleh undang-undang Keperawatan. Sebelumnya saya telah menulis hal yang sama ketika Undang-Undang Rumah Sakit diundangkan. Apa efeknya bagi perawat di rumah sakit? Pertanyaan besar saya adalah, apa yakin bahwa PPNI sanggup mengelola profesionalisme tenaga perawat di rumah sakit hanya dengan mengandalkan STR melalui Uji Kompetensi? Tapi sudahlah, semoga kita bisa mengharapkan PPNI minimal PPNI Komisariat untuk pembinaan profesi perawat. Sekedar catatan saja untuk PMK 49 tahun 2013 dan UU No 38 tahun 2014 :

  1. Pasal 3 PMK 49 menyebutkan “Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi perawat dan bidan.” Tapi Undang Undang Keperawatan tidak mengakomodasi Bidan dan perawat gigi dalam kategori tenaga keperawatan. Lalu yang akan ngurusi bidan dan perawat gigi di rumah sakit siapa?
  2. Pada beberapa pasal di PMK istilah pasien menjadi cukup populer. Tapi undang-undang keperawatan sudah tidak lagi menyebutkan istilah pasien tapi dengan kata “klien”. Di BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan “Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan Jasa Pelayanan Keperawatan.” Persoalannnya, penyebutan kata “klien” di rumah sakit tidak populer. Karena di rumah sakit hanyalah ada klien perseorangan. Haruskah kita mengganti kata “pasien” dengan “klien perseorangan”?
  3. Pada Panduan Penyusuanan Nursing Staff By Laws yang merupakan lampiran PMK no.49 tahun 2013, BAB V memaparkan tentang Delegasi Tindakan Medik. Dalam penjelasannya disebutkan, ” Tindakan medis yang bersifat delegasi tetap menjadi tanggung jawab tenaga medis yang memberikan delegasi.” Kalimat ini sangat berbeda dengan Undang-undang Keperawatan di Pasal 32 ayat (3), “Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab”
  4. Proses Kredensial menurut undang-undang dilakukan oleh Konsil Keperawatan dan menghasilkan STR. Kemudian Komite Keperawatan memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit juga diwajibkan mengadakan kredensial dan menghasilkan Kewenangan Klinis dan Penugasan Klinis dari direktur rumah sakit, yang tidak ada di undang-undang. Apakah Komite Keperawatan bisa disebut melanggar undang-undang?
  5. Menurut undang-undang Uji Kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi atau lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi seperti tersebut dalam Pasal 16. Sementara Komite Keperawatan dalam rangka kredensialing juga melaksanakan Uji Kompetensi. Apakah Komite Keperawatan juga bisa disebut melanggar undang-undang?

Itu beberapa catatan bagi temen-temen di rumah sakit yang sedang mendirikan Komite Keperawatan, menyusun NSBL, menyusun kewenangan klinis, melakukan kredensial dan melakukan uji kompetensi. Mudah-mudahan tulisan ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua dan mendapatkan jawaban yang bijak untuk kondisi ini.


Aksi

Information

8 responses

3 03 2015
ainun jahriah

Trims pencerahannya pa..jd bingung nehhh

4 03 2015
fenty efendy

saya starting awal kewenangan klinis dengan pemutihan saja pak,nanti untuk kenaikan jenjang baru saya pakai uji kredensial, semoga nanti standartnya sdh jelas dan regulasinya

4 03 2015
Jason

Aku setuju Mba Fenty

11 03 2015
hendi1975

Mesti dibawa ke munas ini nampaknya, pak jason.

11 03 2015
Jason

Dibawa ke Munas pun kita yang salah

7 04 2015
Yuli Pee

Kalau dah nemu pencerahan, ajari ak gih pak jason. Jen mo di kontrak IT rs yg baru utk simkep, gimana??? Kontak jen hilang waktu instal ulang hp, tolong jen wa at sms gih. Suwun

18 04 2015
bowo

mas…memang banyak hal yg harus dikritisi terkait dg UU NO 38 TH 2014 Ttg Keperawatan, tp sudahlah..kan dari awal kita sepakat bahwa kita harus punya Undang Undang. Dimana UU tersebut sebagai lex spesialisnya kita, dan nanti akan ada peraturan yg merupakan turunan dari UU tersebut yg harus kita kawal. OK..

3 09 2015
Didi Mantri

kira kira kalau UU Kep harus punya turunan atau aturan di bawahnya, mnrt pak Jason berasal dari Kementrian mana ?, mengingat UU ini lahir atas inisiatif DPR, yg dipersepsikan oleh sy UU Kep. adalah anak Tiri atau anak yg tidak diinginkan oleh Pemerintah dlm hal ini Kemkes sbg stake holder bid kes.
apakah mungkin PPNI (Perawat) meminta sebuah PMK kpd Kemkes sbg turunan dari UU Kep. ?
Terima kasih atas tanggapannya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: