Audit Keperawatan (bag 1)

Salah satu tugas Komite Keperawatan dalam fungsinya memelihara mutu profesi seperti termuat dalam Permenkes No.49 tahun 2013 Pasal 11 ayat (3) adalah melakukan audit keperawatan dan kebidanan. Persoalan di rumah sakit, standar audit yang digunakan rata-rata masih mengacu pada standar audit yang dikeluarkan Departemen Kesehatan tahun 1997.

Saat itu Depkes telah menetapkan bahwa dalam melakukan evaluasi untuk mengetahui kualitas pelayanan keperawatan di rumah sakit adalah dengan  menggunakan Instrumen A, B, dan C. Dimana Instrumen A digunakan untuk mengetahui kelengkapan dokumentasi proses keperawatan di setiap ruangan, Instrumen B digunakan untuk mengetahui indikator kepuasan pelayanan pada pasien yaitu dengan mengetahui seberapa besar kepuasan pasien dari pelayanan keperawatan yang ada. Sedangkan untuk mengetahui kesesuaian tindakan keperawatan di ruangan dengan SPO adalah dengan menggunakan Instrumen C.

Perkembangan kebutuhan pelayanan akan mutu perawatan yang baik, Kementrian Kesehatan melalui Direktorat Keperawatan sudah semestinya membuat standar audit yang baru karena standar audit yang dikeluarkan tahun 1997 itu menurut saya sudah tidak relevan lagi menjawab tuntutan saat ini.

Untuk instrumen B yang mengukur tentang kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan, mungkin masih bisa digunakan. Tapi untuk instrumen A yang hanya mengukur kelengkapan catatan dokumen asuhan keperawatan saya pikir sudah tidak relevan lagi, karena setelah lebih dari 20 tahun catatan asuhan keperawatan diwajibkan, kelengkapan dokumen catatan asuhan keperawatan tidak menjadi penting. Sekarang perlu dipikirkan tentang audit “kualitas” catatan asuhan keperawatan. Semacam Diagnosa Keperawatan apakah sudah benar sesuuai dengan kondisi pasien atau tidak. Tindakan Keperawatan yang dilakukan apakah sesuai dengan standar yang dibuat dalam SAK atau tidak. Kriteria yang dibuat sesuai dengan outcome pasien atau tidak.

Sedangkan untuk instruman C, setelah keluar Permenkes No. 49 tahun 2013 dimana Komite Keperawatan harus melakukan Kredensial dan re-Kredensial terhadap seluruh perawat, maka instrumen C juga sudah tidak diperlukan lagi. Karena pada saat kredensial dilakukan, seorang perawat telah dilakukan assessmen kompetensi. Pada saat seorang assessor melakukan assessmen, dan Komite Keperawatan merekomendasikan dikeluarkannya Penugasan Klinis kepada seorang perawat, artinya dia telah melakukan semua intervensi yang jadi kewenangannya sesuai dengan standar (SPO) yang ditetapkan.

Jadi ini menjadi tugas baru bagi Direktorat Keperawatan Kementrian Kesehatan RI untuk menyusun Standar Audit Keperawatan yang sesuai dengan tuntutan mutu saat ini.

Lalu bagaimana melakukan Audit Keperawatan yang baik agar sesuai dengan kebutuhan saat ini, pada tulisan selanjutnya akan kita diskusikan di sini.