Undang Undang RS Beraliran Apakah?

7 02 2010

Judul tulisan di atas saya sadur dari catatan diskusinya Pak Anis Fuadi di Facebooknya Beliau. Banyak catatan kritis yang disampaikan di sana, diantaranya : UU RS hanya memperbolehkan tenaga Medis yang menjadi Direktur RS, RSUD hanya boleh menyelenggarakan pelayanan kelas 3, Pemerintah sebagai Regulator dalam pelayanan kesehatan tapi juga sekaligus sebagai pelaksana dan lain lain topik yang dibahas.

Perawatan sebagai sebuah profesi, mau tidak mau harus ikut mengkritisi lahirnya undang undang baru itu. Mengapa demikian? Karena dalam undang undang yang baru itu, perawat sebagai sebuah profesi sama sekali tidak terakomodasi kepentingannya apalagi mendapat dukungan dari undang undang itu.

Sebagai sebuah catatan saja, dalam undang undang itu disebutkan pada BAB IX Bagian Kesatu Pasal 38 ayat 2 : “Organisasi Rumah Sakit sekurang kurangnya terdiri atas kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, komite medis, serta administrasi umum dan keuangan.”

Kalau komite medis disebut secara tersendiri, mengapa komite keperawatan tidak disebutkan di situ? Tidak cukup sebuah Komunitas Profesional yang mereka berfikir dan bertanggung jawab tentang mutu pelayanan keperawatan hanya diwakili oleh orang yang duduk di struktural atau oleh tenaga pelaksana pelayanan (dalam bahasa UU itu “unsur keperawatan”). Kita membutuhkan sebuah wadah yang secara konsisten memikirkan mutu pelayanan keperawatan.

Kita bandingkan dengan aturan yang lain, walaupun aturan ini lebih rendah karena hanya Kepmendagri, tapi ternyata Kepmendagri itu lebih akomodatif dibanding undang undang ini. Dalam Kepmendagri itu di sebutkan :

BAB II : Kedudukan, Bentuk, Tugas Dan Fungsi;
Pasal 6. Susunan organisasi Rumah Sakit Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari; Direktur, Wakil Direktur; Sekretariat, Bidang, Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Keperawatan, Instalasi, Susunan Pengawas Intern.

BAB IV : Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Keperawatan, Instalasi Dan Satuan Pengawas Intern
Pasal 9
Ayat 1; Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.
Ayat 2; Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Maka benar….Undang Undang Rumah Sakit ini beraliran apakah? Bila undang undang itu konsisten, mestinya seluruh profesi yang memberikan kontribusi pelayanan di rumah sakit  harus terakomodasi dalam undang undang itu. Padahal menimbang pembuatan undang undang itu pada setiap itemnya disebutkan “bahwa dalam rangka peningkatan mutu ……bahwa tantangan yang dihadapi rumah sakit harus mampu mendorong peningkatan pelayanan yang lebih bermutu ….. dan seterusnya”.

Kalau alasannya tidak semua rumah sakit memiliki Komite Keperawatan, justru dengan undang undang yang mewajibkan rumah sakit memiliki Komite Keperawatan, akan mendorong profesi perawat semakin eksis dan mutu pelayanan keperawatan semakin terjamin, karena ada komite yang secara konsisten melakukan evaluasi dan perbaikan mutu pelayanan keperawatan.

Maka saatnya organisasi profesi perawat memikirkan dan mengkritisi undang undang rumah sakit ini. Setidaknya ada keinginan dari organisasi profesi untuk melakukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi.


Aksi

Information

2 responses

16 04 2011
reni

wah..kalau itu benar2 dijalani mungkin kehidupan perawat di indonesia makmur

2 02 2016
dedy

makmur gimana kan hanya sekedar kerja keras majukan sub komite mutu,etik, dan kredensial

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: